Simalungun | Pada Kunjungan Kerja Tim Agraria Kedeputian II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam rangka monitoring proses penanganan konflik agraria antara warga Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan PTPN IV Bah Jambi, kegiatan tersebut yang dilaksanakan bertempat di Rumah Dinas Bupati Simalungun, Jalan Lintas Saribu Dolok Bahapal Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, Jumat (31/03/2023).
Kunjungan Kerja Tim Agraria Kedeputian II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dalam rangka monitoring proses penanganan konflik agraria antara warga Nagori Mariah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan PTPN IV Bah Jambi tersebut turut serta dihadiri oleh, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga S.H., M.H., Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy, S.B, S.I.Pem.,M.Han., Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung S.H., S.I.K., M.H., Sekda Kabupaten Simalungun Drs. Esron Sinaga M.si., Asisten Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Simalungun A. Saragih., Kepala BPN Simalungun Moren Naibaho, Kasatpol PP Simalungun Adnadi Girsang, Kadis Kesbangpol Simalungun Arifin Nenggolan SH, Kadis tata pemerintah Kabupaten Simalungun H. Purba, Kepala bagian hukum Kabupaten Simalungun Frengki F. Purba., Pihak PTPN IV Fendri F Ginting, Hardi Sugandi., Pihak PTPN III Ibnu S. Sitono, Dahlian M. Kariamun dan APK Bah Jambi Mawan Kurniawan.
Adapun Tim Agraria Kedeputian II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Sahat M. Lumbanraja (Tenaga Ahli Madya) dan Ibu Imanta Ginting (Tenaga Ahli Muda).
Pada kesempatan tersebut Tim Agraria Kedeputian II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia mengungkapkan Terus terang kunjungan kami ini sangat eksekutif dan kami diperintahkan turun langsung ke lapangan agar memantau langsung permasalahan yang sedang terjadi agar semua bisa berjalan kondusif. Sesuai pantauan kami tadi dilapangan memang sangat dimungkinkan lahan tersebut dilimpahkan kepada masyarakat karena situasi dan kondisi masyarakat yang sangat miskin. Memang perlu dilaksanakan penelitian ulang terkait verifikasi objek dan subjek tanah/lahan yang ada diwilayah HGU, terangnya.
Pada kesempatan tersebut Kapolres Simalungun mengungkapkan dari awal kami dari pihak Polri, TNI dan Pemkab Simalungun sudah aktif mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak arogan dan anarkis dalam mengambil tindakan, Saya sebagai Kapolres lebih mengajak ke bagian Kamtibmas dan akan kami dukung supaya bisa mengedepankan kantibnas.
Dandim 0207/Simalungun mengungkapkan Kami pada dasarnya memegang apa yang sudah disepakati bersama, yang kami khawatirkan di daerah gurila karena sempat terjadi gesekan dengan masyarakat. Saya berharap kepada pihak PTPN untuk menjaga lahan Hgu-nya agar masyarakat tidak ada yang masuk serta mengelola lahan milik PTPN tersebut. Harapannya di areal lahan HGU yang berada disekitar pemukiman warga tidak dimasukkan listrik dan segala infrastruktur agar masyarakat tidak betah tinggal disitu. Kami pihak TNI pada dasarnya siap membantu Pemda dan Polri apabila ada permintaan untuk membantu. Sejauh ini Anggota TNI yang diperbantukan tidak pernah melakukan gesekan dan kekerasan dengan masyarakat dalam melaksanakan pengamanan di lapangan, terangnya.
Dari pihak BPN Kabupaten Simalungun mengungkapkan Harapan kami dari BPN menyarankan agar kita saling menahan diri baik dari pihak PTPN dan Pihak masyarakat. Dalam hal ini juga silahkan menahan diri sampai ada putusan dari pusat. Soal teknis kami hanya melaksanakan tugas, perlu adanya dilakukan penelitian subjek dan objeknya masyarakat. Ada yang mengusulkan pengukurun ulang lahan yang sedang bermasalah.
Dari pihak PTPN IV mengatakan Secara hukum mengatakan kalau itu hak gunanya PTPN IV. Masyarakat yang mengklaim lahan tersebut perlu klarifikasi ulang. Kami tidak mau ini menjadi efek bagi PTPN yang lain karena begitu gampang masyarakat bisa menguasai suatu lahan. Kami dari pihak PTPN juga berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secepatnya.
Bupati Simalungun juga mengungkapkan di tahun politik ini kita hindari konflik-konflik dan pargulatan-pargulatan politik yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Kepada pihak PTPN IV BahJambi supaya jangan sampai melebar lahan yang di eksekusi oleh masyarakat atau yang dikelola oleh masyarakat. Saya selaku kepala daerah meminta agar kita saling mengenal diri jangan sampai terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat. Hukum harus ditegakkan tetapi melihat situasi kehidupan masyarakat di wilayah bah Jambi sangat miris, yang mana kehidupan masyarakat sangat miskin. Mari kita sama-sama bergandengan mencari solusi dan cara bagaimana supaya masyarakat kita yang berada di sana jangan sampai brutal dan jangan gampang terprovokasi. Kami dari pihak Forkopimda Simalungun tidak bisa memihak kepada pihak manapun karena semua adalah masyarakat Simalungun.
